Disebut Berpihak ke Putri Candrawathi, Komnas HAM: Silakan Tuduh Tapi Disertai Bukti

Disebut Berpihak ke Putri Candrawathi, Komnas HAM: Silakan Tuduh Tapi Disertai Bukti

Liputan60Detik.com, Jakarta Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapatkan krtik karena dinilai berpihak ke Putri Candrawathi istri dari Irjen Ferdy Sambo. Hal ini setelah Komnas HAM menyebut Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat telah melakukan pelecehan ke Putri Candrawathi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan, yang menyebut lembaga yang dipimpinnya berpihak ke Putri Candrawathi untuk bisa membuktikannya.

“Siapa bilang? Kan sudah, enggak usah dibahas lagi lah. Termasuk mereka bilang saya terima uang, silahkan tuduh apa pun, silakan buktikan, tapi saya enggak akan mau bantah-bantah itu, untuk apa, sudah selesai,” kata Taufan kepada wartawan, Senin, 12 September 2022.

Menurut Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM tetap lebih fokus kepada laporan yang telah diselesaikannya sebagai rekomendasi baik ke Polri, Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hingga ke DPR RI.

“Komnas sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menyampaikan laporan kepada Polri, detailnya ada di situ, laporan kepada Presiden. Tadi sudah kami sampaikan poin-poinnya, nanti kami serahkan kepada DPR,” ucapnya.

Ada lima poin rekomendasi Komnas HAM untuk pemerintah. Pertama, Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

“Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua, tapi juga dari knowledge-knowledge pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepemimpinan kami,” kata Taufan.

Kedua, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

HOT 🔥  Tak Ingin Desy Ratnasari Kesepian, Anak Izinkan Menikah Lagi

“Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasn berkala,” kata Taufan.

Ketiga, melakukan pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

Keempat, Komnas HAM meminta untuk mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.

Kelima, Komnas HAM meminta untuk memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaanya.

“Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputuskan pada tahun ini. Masih dibutukan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya,” kata Taufan, berharap pemerintah memastikan peraturan pelaksanaan UU TPKS.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap temuan baru terkait kasus Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang.

Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Liputan Asli

Baca juga

KPI Pusat Akan Larang Rizky Billar Tampil Di Semua Televisi, Imbas Kasus Perselingkuhan dan KDRT

KPI Pusat Akan Larang Rizky Billar Tampil Di Semua Televisi, Imbas Kasus Perselingkuhan dan KDRT

Liputan60Detik.com, Jakarta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta pihak televisi untuk tidak mengundang para pelaku …